Museum Muhammadiyah menerima kunjungan dari Komisi D DPRD DIY pada Selasa, 2 April 2026. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka monitoring pengelolaan, pelestarian, serta penguatan fungsi edukasi dan literasi sejarah di Museum Muhammadiyah. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Kebudayaan DIY dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul sebagai bentuk kolaborasi dalam pengembangan sektor permuseuman di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Rangkaian kegiatan ini diawali dengan diskusi bersama antara pihak Museum Muhammadiyah, Komisi D DPRD DIY, dan instansi terkait. Dalam sesi tersebut dibahas berbagai aspek strategis pengelolaan museum, peluang pengembangan Museum Muhammadiyah ke depan, serta upaya peningkatan daya tarik museum sebagai ruang edukasi publik, khususnya bagi generasi muda. Selanjutnya, Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, S.Psi., menyampaikan pemaparan terkait rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang permuseuman di DIY.

Setelah sesi diskusi, rombongan melanjutkan kegiatan dengan peninjauan langsung melalui tur keliling museum untuk melihat koleksi, tata pamer, serta fasilitas pendukung yang dimiliki Museum Muhammadiyah. Dalam akhir kunjungannya Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, S.Psi., menyampaikan apresiasinya terhadap Museum Muhammadiyah. “Luar biasa, saya menjalani proses kunjungan dari lantai paling atas hingga bawah dan melihat apa yang telah dibangun oleh Museum Muhammadiyah,” ungkapnya. Ia juga berharap Peraturan Daerah tentang permuseuman dapat segera tersusun. “Saya berharap perda tersebut dapat memberikan dukungan kepada keberadaan museum di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga DIY layak disebut sebagai Kota Museum di Indonesia,” tambahnya. 

Sementara itu, Kepala Museum Muhammadiyah, Afan Kurniawan, S.T., M.T. menyampaikan bahwa kunjungan monitoring ini menjadi momentum penting untuk memberikan masukan dalam proses penyusunan Raperda permuseuman. “Kunjungan ini merupakan bagian dari persiapan penyusunan Raperda permuseuman di DIY. Kami berharap berbagai masukan yang telah disampaikan, seperti kebutuhan pelatihan serta penguatan manajemen risiko museum, dapat terakomodasi dalam regulasi yang akan disusun,” jelasnya.